Gubernur : Pemerintah Pusat Tak Paham Keistimewaan Aceh
Afifuddin Acal | The Globe Journal
Jum`at, 12 Oktober 2012 18:35 WIB
Banda Aceh – Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah kecewa besar dengan Pemerintah Pusat. Dia menilai pejabat Pemerintah Pusat tak faham butir-butir keistimewaan Aceh yang termaktub dalam UUPA No 11 Tahun 2006. Akibatnya, tarik-ulur kepentingan antara Jakarta dan Aceh tak dapat dihelakkan.
Salah satu bukti tarik-ulur kepentingan ini sebut Zaini perihal pengesahan dan penerbitan 9 Peraturan Pemerintah (PP) yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Tanoh Rencong. Sejak perjanjian damai ditandatangani di Helsinki 2005 silam, baru tiga di antaranya yang sudah terealisasi.
"Sedangkan enam PP lainnya belum jelas," ungkap doto (panggilan akrabnya-Red) di hadapan Tim pemantau Pelaksanaan UUPA No 11 Tahun 2006 Jum’at (12/10/2012).
Tidak hanya itu. Pemerintah Pusat masih berhutang beberapa komitmen lainnya dengan Aceh. Sayang akibat dari minimnya pemahaman tentang kekhususan Aceh, pelaksana pemerintah baik dari kalangan kementerian, DPR, maupun stakeholder pemerintah lainnya menjadi penghalang percepatan kemajuan Aceh.
"Sering sekali Pemerintah Aceh harus menghadirkan pihak ahli untuk memberikan pengarahan menyangkut dengan kekhususan Aceh," ungkap doto kembali.
Yang membuat posisi Aceh makin ironis, provinsi paling barat Indonesia ini acap kali menjadi lahan segar banyak pihak. Akibatnya para pelaksana Pemerintah Pusat terlibat perang ego di masing-masing sektornya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRK Bener Meriah, Ridwan menambahkan, secara tidak langsung lambatnya pembangunan Aceh disebabkan oleh Pemerintah Pusat yang terkesan tidak rela dengan pengembangan daerah eks konflik ini. Penjegalan pembangunan Aceh begitu nyata bisa disaksikan oleh siapapun melalui penelantaran berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya alam.
"Kami tidak mau lagi mendengar janji-janji manis dari Pemerintah Pusat. Saya tidak mau juga nantinya dianggap sebagai pengkhianat. Ini saya minta untuk segera dituntaskan," tukas Ridwan berang.
Priyo Budi Santoso, politisi Golkar yang menjadi Ketua Tim Pemantau Realisasi UUPA ini tak bergeming. Respon yang diberikannya terkesan sebagai pemanis mulut semata. “Kami datang untuk memantau itu. Jadi kami akan terus berupaya untuk mendesak Pemerintah Pusat memenuhi semua janji-janji yang telah diucapkan," pungkas Priyo.
Perlu diketahui, pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh SKPA dan Muspida plus Provinsi Aceh. Hadir juga Bupati/ Wali Kota di seluruh Aceh. [005]
Komentar