BANDA ACEH - Tim Pemantau Pelaksanaan UUPA DPR RI, berjanji untuk membantu penuntasan seluruh peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) turunan UUPA. Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyebutkan, saat ini masih ada 6 (dari 9) PP dan 1 (dari 3) perpres turunan UUPA yang belum diterbitkan Pemerintah Pusat untuk Aceh.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Pengawas dan Pemantau Pelaksanaan UUPA DPR RI, Priyo Budi Santoso, dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh, Pimpinan DPRA, Kodam, Polda, Kajati, dan para bupati/wali kota, serta DPRK, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (12/10). Hadir juga para direksi dari proyek vital, PT Arun, PT KKA, PT AAF, dan PTPN I.
Sejumlah pihak yang hadir menyampaikan berbagai persoalan dan kendala terkait pembangunan Aceh, terutama karena belum tuntasnya seluruh PP dan Perpres turunan UUPA.
Priyo Budi Santoso mengatakan, timnya akan berusaha maksimal untuk mendorong agar pemerintah pusat dapat memenuhi janjinya kepada Aceh. Dana otsus yang diberikan untuk Aceh, kata Priyo, belum cukup untuk mendongrak ekonomi Aceh yang telah terpuruk selama 30 tahun akibat konflik dan porak poranda akibat bencana gempa dan tsunami tujuh tahun lalu.
Priyo juga mengatakan, Kementerian PU segera membentuk Balai Besar PU di Aceh dan mengalokasikan anggaran yang besar untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan nasional yang terdapat pada jalur tengah dan jalan tembus ke pantai timur-utara dan pantai barat-selatan Aceh. Aceh itu berstatus daerah khusus, dan tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.
Karenanya, perlakuan khusus, harus diberikan kepadanya, sebagai bukti kongkrit pusat memberikan Aceh otonomi khusus, seperti tiga provinsi lainnya, yaitu Jogjakarta, Papua, dan Papua Barat.
Ketua Tim Pengawas UUPA itu menegaskan, bupati/wali kota perlu mengetahui, bahwa otonomi khusus Aceh ini terpusatkan di provinsi. Karena itu, jika ingin mengusul program ke pusat, gubernur harus diberi tahu, agar apa yang ingin diperjuangkan ke pusat, bisa diperjuangkan bersama.
“Kalau programnya ingin cepat dipenuhi pusat, berjuanglah bersama-sama, jangan individual, dan kami siap membantu sepenuhnya di DPR RI,” kata Priyo Budi Santoso.(her)
Hal itu disampaikan Ketua Tim Pengawas dan Pemantau Pelaksanaan UUPA DPR RI, Priyo Budi Santoso, dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh, Pimpinan DPRA, Kodam, Polda, Kajati, dan para bupati/wali kota, serta DPRK, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (12/10). Hadir juga para direksi dari proyek vital, PT Arun, PT KKA, PT AAF, dan PTPN I.
Sejumlah pihak yang hadir menyampaikan berbagai persoalan dan kendala terkait pembangunan Aceh, terutama karena belum tuntasnya seluruh PP dan Perpres turunan UUPA.
Priyo Budi Santoso mengatakan, timnya akan berusaha maksimal untuk mendorong agar pemerintah pusat dapat memenuhi janjinya kepada Aceh. Dana otsus yang diberikan untuk Aceh, kata Priyo, belum cukup untuk mendongrak ekonomi Aceh yang telah terpuruk selama 30 tahun akibat konflik dan porak poranda akibat bencana gempa dan tsunami tujuh tahun lalu.
Priyo juga mengatakan, Kementerian PU segera membentuk Balai Besar PU di Aceh dan mengalokasikan anggaran yang besar untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan nasional yang terdapat pada jalur tengah dan jalan tembus ke pantai timur-utara dan pantai barat-selatan Aceh. Aceh itu berstatus daerah khusus, dan tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.
Karenanya, perlakuan khusus, harus diberikan kepadanya, sebagai bukti kongkrit pusat memberikan Aceh otonomi khusus, seperti tiga provinsi lainnya, yaitu Jogjakarta, Papua, dan Papua Barat.
Ketua Tim Pengawas UUPA itu menegaskan, bupati/wali kota perlu mengetahui, bahwa otonomi khusus Aceh ini terpusatkan di provinsi. Karena itu, jika ingin mengusul program ke pusat, gubernur harus diberi tahu, agar apa yang ingin diperjuangkan ke pusat, bisa diperjuangkan bersama.
“Kalau programnya ingin cepat dipenuhi pusat, berjuanglah bersama-sama, jangan individual, dan kami siap membantu sepenuhnya di DPR RI,” kata Priyo Budi Santoso.(her)
Komentar